Deng Ical Buka Forum Perangkat Daerah Makassar 2019

Penulis : | Editor : bhair
HADIRI LKPD. Plt Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI menghadiri Forum Perangkat Daerah (PD) Kota Makassar 2019 di Hotel Singgasana Makassar, Rabu (28/2/2018).

LiputNews, Makassar – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, membuka Forum Perangkat Daerah (PD) Kota Makassar 2019 di Hotel Singgasana Makassar, Rabu (28/2/2018).

Forum PD ini diikuti seluruh kepala perangkat daerah beserta kasubag dari masing-masing bagian. Turut hadir pimpinan DPRD, Camat se-Kota Makassar dan seluruh stakeholder terkait lainnya.

Tujuan forum perangkat daerah ini, selain untuk mereview kembali usulan hasil Musrembang terkait kesiapan terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2019, selain itu juga untuk memproritaskan pembangunan dalam kinerja perangkat daerah serta mempertajam indikator dan target kinerja program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dihadapan seluruh peserta, Deng Ical mengakui jika forum LKPD ini adalah forum terahkir di masa jabatan pasangan Danny-Ical (DIA) di Pemerintah Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan yang di amanahkan oleh UDD melalui Permendagri 86 tahun 2017, dimana proses singkronisasi dan akselerasinya itu di serahkan ke masing-masing SKPD.

“Jadi ini LKPD yang terakhir di masa jabatan saya bersama Pak Danny. Olehnya itu, saya berharap forum ini menjadi dokumen yang sangat strategis untuk menjadi dasar kebijakan teknis bagi seluruh SKPD, sehingga data-data yang kita bahas pada hari ini menjadi dokumen yang sangat penting,” kata Deng Ical.

Dia berharap, forum ini dapat mensinkronisasikan program-program dan kegiatan yang bersinergi dan terintegrasi antara perangkat daerah, sehingga RPJMD bisa tercapai.

“Semoga diakhir kegiatan ini bisa menghasilkan kesepakatan dari seluruh peserta forum SKPD, sebagai hasil diskusi terhadap program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2019,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa hal terkait kondisi-kondisi aktual yang bisa menjadi bahan dan masukan dalam proses-proses perumusan LKPD di Pemerintah Kota Makassar.

Yang pertama itu, kata dia, adalah soal pemahaman yang lebih komprehensip terhadap situasi di pemerintahan. Hal itu dikatakan karena kadang-kadang kita hanya melihat dalam prespektif yang lebih sektoral.

“Tentu saja dari teman-teman kecamatan memandang dari segi prespektif kecamatannya, SKPD juga pasti melihat dari segi kacamatanya dan demikian pula dengan LPM dan pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya. (Rls/Zbr)