Disnaker Ingatkan Perusahaan yang Tak Liburkan Karyawannya Nyoblos 27 Juni Terancam Pidana

LiputNews.com – Perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 bakal diberi sanksi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Irwan Bangsawan melalui sambungan teleponnya kepada portalmakassar.com, Senin (25/6/2018).

Dia menjelaskan ketentuan libur itu diatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

“Kalau pimpinan atau perusahan melarang serta menghalang-halangi (pekerja nyoblos), itu akan ada sanksi pidana,” kata Irwan Bangsawan.

Dikatakan Pasal 148 KUHP mengatur seseorang bisa diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan apabila dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas.

Selain itu katanya perusahaan yang mempekerjakan pekerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni (2018), wajib membayar uang lembur dengan perhitungan dua kali satu per seratus tujuh puluh lima.

“Kemudian dikali besarnya upah atau gaji, di satu jam pertama,” kata Irwan Bangsawan.

Irwan Bangsawan menambahkan, hal itu dikuatkan pada Keppres yang diteken Presiden Jokowi tentang hari libur nasional pada 27 Juni dan regulasi.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi “pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.”

“Kami berharap pihak perusahaan bisa mengikuti ketetapan pemerintah tersebut. Apalagi, pemungutan suara tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang juga akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden,” ujarnya.

Namun, sambung Irwan Bangsawan, libur tak dapat diberikan di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada.

“Sekaligus kami sampaikan Disnaker menerima aduan terkait hal ini (larangan mencoblos),” tegasnya.

Di Makassar sambungnya terdapat ratusan perusahaan yang terdata di Disnaker di mana ratusan ribu warga yang mempunyai hak pilih bekerja di perusahaan tersebut.

PortalMakassar.com

Mungkin Anda juga menyukai